Kadin Perkuat Sinergi BUMN dan Swasta

Kamar Dagang dan ndustri (Kadin) Indonesia menilai sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta perlu diperkuat untuk menghadapi persaingan ekonomi secara global. Keduanya perlu bekerja sama membentuk sebuah platform komunikasi dan informasi yang baik untuk menunjang kelangsungan iklim bisnis nasional.

”Sekarang ini kita menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), persaingan perusahaan bukan lagi antar BUMN dan swasta, melainkan antar Negara. Karena itu BUMN dan pelaku usaha swasta perlu segera bersinergi agar dapat memenangkan persaingan dengan Negara lain,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang BUMN, Adisatrya Sulisto di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin di Jakarta, (23/11/2016).

Menurutnya perbaikan komunikasi dan sharing informasi secara cepat dan terstruktur antara BUMN dan Swasta harus segera dilakukan untuk menghindari adanya permasalahan praktik monopoli dalam dunia usaha tanah air.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 19 Tahun 2003, BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan mengelola berbagai produksi BUMN, pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat.

Seperti diketahui, pasca krisis moneter 1998 pemerintah giat melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktik persaingan tidak sehat. Pemerintah kini semakin giat membenahi BUMN antara lain dengan memberikan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan menggabungkan BUMN menjadi enam holding BUMN yaitu di bidang tambang, minyak dan gas, infrastruktur, keuangan, perumahan, dan pangan. Langkah tersebut diambil pemerintah untuk mempercepat realisasi nilai dan visi BUMN untuk mengelola bisnis berskala internasional dan memainkan peran sebagai pelaku bisnis global, di samping mendorong pembangunan di dalam negeri dengan memanfaatkan dana repatriasi amnesti pajak.

Operasi bisnis BUMN yang semakin efisien dan berdaya saing, serta didukung penuh oleh pemerintah selaku pemegang sahamnya, membuat pelaku usaha swasta mengkhawatirkan terjadinya kembali monopoli usaha dan persaingan tidak sehat.

“Kami tentu akan berbangga jika negara memiliki BUMN yang besar, kuat dan sehat. Namun pemerintah juga harus mempertimbangkan keseimbangan, keberlanjutan sektor usaha yang dimiliki oleh swasta, karena swasta juga memiliki peran untuk menciptakan daya saing dan persaingan yang sehat,” kata Adi.

Kekhawatiran swasta semakin menguat dengan rencana revisi UU 19/2003 tentang BUMN yang akan memberikan keleluasaan kepada BUMN untuk menunjuk langsung serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak perusahaan BUMN untuk memonopoli usaha sehingga diperkirakan akan mematikan usaha swasta di sektor tersebut.

“BUMN dan swasta perlu bersinergi, tidak saling mematikan satu sama lain. Karena sebenarnya banyak peluang kerjasama yang bisa dibangun diantara keduanya, misalnya dalam hal pembangunan infrastruktur nasional dan juga implementasi bisnis yang berkelanjutan,” kata Adi.

Tanggung Jawab Sosial/CSR

Selain permasalahan persaingan usaha, Kadin juga menyoroti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diatur dalam Permen BUMN No PER-05/MBU/2007 sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No PER-08/MBU/2013 yang seringkali dijadikan rujukan oleh berbagai pihak sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang wajib dilakukan juga oleh pelaku usaha swasta.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang CSR dan Persaingan Usaha Suryani Motik mengatakan, dengan dirilisnya ISO 26000 Guidance on Social Responsibility pada tahun 2010 yang telah diadopsi identik menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI ISO 26000:2013), maka seyogyanya semua organisasi, termasuk pelaku usaha swasta dan BUMN menggunakan panduan itu dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Menurut panduan ini, Tanggung Jawab Sosial adalah upaya perusahaan untuk mengelola dampak positif dan negatif dari kegiatan dan keputusannya, sebagai bentuk kontribusinya bagi pembangunan berkelanjutan.

Senada dengan Adisatrya, Suryani mengatakan BUMN dan Swasta perlu bekerja sama membentuk sebuah platform komunikasi. Selain itu, menurutnya SNI ISO 26000 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) merupakan alat yang dapat digunakan oleh BUMN maupun pelaku usaha swasta untuk bekerjasama dan bersinergi dalam rangka mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Morbi eros taciti sociosqu pharetra suspendisse curabitur, condimentum lacus tempus habitant sapien, viverra iaculis amet nostra vel pretium mollis proin sociosqu arcu fringilla.
75%
Awesome

The Best Review

Suspendisse placerat id accumsan bibendum nullam senectus erat elit auctor tincidunt donec turpis odio.

  • Fringilla maecenas 90%
  • Consectetur vitae 80%
  • Bibendum nullam 70%
  • Dui interdum cursus 60%

Categories: Cuisines,Miscellaneous,Reviews

Tags: ,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.