Izin HO di 20 Kabupaten/Kota Sudah Dicabut

Pemprov Jateng sudah menghentikan ketentuan aturan izin gangguan/ HO di 20 kabupaten/kota yang selama ini banyak dikeluhkan para pelaku usaha. Namun demikian masih ada pekerjaan rumah di 15 daerah lagi yang masih menetapkan ketentuan tersebut meski di pusat sudah turun ketentuan pencabutan HO. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng Prasetyo Aribowo mengungkapkan, seharusnya perizinan jangan dijadikan target pendapatan khususnya yang terkait dengan layanan publik tetapi rupanya banyak daerah yang justru malah menjadikannya obyek untuk mendongkrak target pendapatan daerah.  

”Pekerjaan Rumah (PR) kami banyak masih 15 kabupaten/ kota masih memungutnya dan memang izin HO ini paling banyak dikeluhkan pengusaha. Untuk bisa mendorong investasi tentu aturan-aturan yang menghambat harus dibenahi karena Jateng dinilai tidak hanya upah pekerja yang kompetitif dengan layanan perizinan dan infrastruktur baik tapi ada semacam dualisme aturan di daerah untuk mengurus izin ini itu ketemu kepala daerah misalnya harus dihilangkan,” papar Prasetyo dalam focus group discussion (FGD) Kadin Jateng bertema ”Akselerasi Perizinan Kawasan Ekonomi Dalam Mengakselerasi Pembangunan Daerah di kantor Kadin Menara Suara Merdeka lantai 9, Selasa (28/11).

Beberapa daerah yang belum memberlakukan penghentian izin HO ini adalah Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kota Salatiga, Kabupaten Rembang, Kota Surakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Karanganyar, Wonosobo, Klaten, Purworejo, Temanggung dan Kabupaten Pekalongan.

Tantangan yang dialami seringkali terdapat sejumlah aturan yang overlapping atau bahkan saling mengunci sehingga antara daerah satu dan lainnya bahkan dengan di pusat tidak sinkron. Pembentukan satuan tugas (Satgas) percepatan pelaksanaan untuk investasi dan juga diluncurkannya SIAP Jateng atau Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan untuk menyediakan layanan perizinan dan informasi peluang investasi secara online diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi para calon investor. ”Online di masa sekarang sudah jadi sebuah tuntutan karena menjangkau lebih luas, efektif serta efisien. Melalui SIAP sangat mudah mengajukan izin dan kita bisa tracking status izin yang diurus termasuk juga data peluang investasi yang lebih akurat,” ungkap Prasetyo.

Masih Menarik

Wakil Ketua Umum Pengembangan Kawasan Ekonomi Kadin Jateng Didik Sukmono menyatakan, Jawa Tengah dinilai masih menarik bukan semata-mata bertumpu pada upah kompetitif tetapi juga layanan prima yang diikuti dengan infrastrukturnya yang mulai tertata rapi. Investasi di sini bukan hanya semata-mata soal perizinan tetapi juga banyak aspek melingkupinya terutama bagaimana kabupaten/ kota juga bisa mengikuti kecepatan dari pemerintah provinsi yang gencar menyerap investasi masuk. ”Tentu kita inginkan bagaimana soal perizinan ini bisa tersosialisasikan dengan baik kepada para pengusaha termasuk juga sinkronisasi aturan di daerah dan pusat yang seringkali menjadi hambatan,” kata Didik.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Ferry Firmawan menilai, DPMPTSPJateng sudah melakukan reformasi perizinan dengan efektif dan efisien serta memperbaiki iklim penanaman modal. Namun yang terpenting di sini bagaimana mendorong daerah atau kabupaten/kota untuk memiliki spirit yang sama supaya bisa mengimbangi langkah provinsi. ”Daerah tentunya harus mengimbangi progress yang dicapai provinsi. Ini tentunya jadi tantangan ke depan bagaimana supaya mereka bisa memiliki spirit yang sama dan berjalan seiring untuk mendorong investasi di daerah,” tegas Ferry yang juga Ketua Hipmi Jateng itu.(J14-74)

Categories: Kabar Kadin

Leave A Reply

Your email address will not be published.