Tim Task Force Bantu Akselerasi Perizinan

UNTUK mendapatkan fasilitas KLIK (Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi) di kawasan industri Jateng Land di Kabupaten Demak memang di luar dugaan bisa diperoleh lebih cepat meskipun kawasan tersebut terbilang masih baru. Setyo Adi dari Jateng Land dalam FGD yang berlangsung di Kadin Jateng, Selasa (28/11) mengungkapkan selama jangka waktu dua tahun pertama proses pembangunan cukup berat. Hal ini karena mekanisme perizinan yang tidak sinkron dimana ada bagian izin yang jadi kewenangan provinsi tetapi ada juga yang ditangani kabupaten/kota.

”Transisi kewenangan pusat ke daerah ini menjadikan prosesnya tidak mudah. Bahkan kami harus mendatangkan tim task force dari pusat ke daerah untuk menjelaskan langsung kepada pimpinan di daerah mengenai aturan yang berlaku. Tim itu sangat membantu kami memudahkan proses menuju ke sana sehingga mendapatkan fasilitas KLIK,” papar Adi dalam diskusi bertema ”Akselerasi Perizinan Kawasan Ekonomi Dalam Mengakselerasi Pembangunan Daerah”.

Layanan KLIK ini merupakan bentuk kemudahan dalam mengurus izin dimana investor yang sudah mengantongi izin prinsip atau izin investasi bisa langsung memulai konstruksi pabriknya sembari mengurus izin lainnya yang berlaku di daerah seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan misalnya Amdal UKL/UPL dan berbagai perizinan pelaksanaan yang ada di daerah. Baru setelah semua perizinan selesai, investor baru diperbolehkan untuk memulai kegiatan produksinya.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jateng, MR Prijanto mengaku sangat terbantu dengan DPMPTSP Jateng yang sebelumnya sempat memfasilitasi enam kabupaten yang hampir setahun terakhir kesulitan mengurus izin. Diantaranya ada Klaten, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo dan Kabupaten Semarang. ”Masalahnya ada aturan di daerah yang membuat tidak bisa bergerak seperti Perda HO atau Amdal Lalin. Sekarang sudah berjalan walau terlambat karena lahan sudah dibeli Januari tapi baru bisa dibangun di November ini,” kata Prijanto.

Menghambat

Ditambahkan Prijanto, masih banyak ketentuan di daerah yang dinilai justru menghambat perizinan. Bahkan ada juga yang pada prakti1knya harus menghadap bupati atau walikotanya terkait pengurusan izin. ”Soal task force saja aturannya dari bupati ada yang belum tahu sehingga terlihat ada inkonsistensi yang terjadi di daerah. Perlu ada keseimbangan juga di daerah supaya apa yang dilakukan provinsi tidak sia-sia,” imbuhnya dalam diskusi yang juga dihadiri oleh perwakilan kawasan industri, anggota Kadin dan para pelaku usaha tersebut.

Ketua Kadin Kabupaten Kendal Khafid Sirotudin menilai, pemerintah sudah seharusnya memprioritaskan mengenai tata ruang karena belum semua kabupaten/kota memiliki tata ruang yang komprehensif. ”Tata ruang ini seringkali kalah dengan tata uang ini yang harus diselesaikan lebih dahulu,” kata Khafid yang juga mantan anggota DPRD Jateng tersebut.

Deddy Mulyadi Ali, Sekretaris Apindo Jateng menambahkan, provinsi Jateng merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan investasi dengan upah pekerja yang kompetitif membuat dari sisi bisnis sangat menjanjikan. Dengan berbagai kendala dan tantangan yang sudah disampaikan di atas tentunya pintu komunikasi yang intensif harus dibangun antara pemprov dengan kabupaten/kota.(Modesta Fiska-74)

Categories: Kabar Kadin

Leave A Reply

Your email address will not be published.