Banyumas (ANTARA) – DPR bersama Kementerian Pertanian masih mencari solusi terbaik terkait dengan masalah pupuk bersubsidi, kata anggota Komisi IV DPR  dari Fraksi PDIP H. Sunarna.

"Untuk pertanian, yang jelas kita masih belum sepakat terkait dengan subsidi pupuk yang dilakukan oleh pemerintah ini terhadap masyarakat," katanya kepada wartawan di Desa Cibangkong, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.

Menurut dia, hal itu disebabkan adanya penurunan yang begitu besar dalam alokasi dana untuk pupuk bersubsidi pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Petani Temanggung kesulitan dapatkan pupuk bersubsidi

Berdasarkan data alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 sebanyak 7,15 juta ton atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2019 yang sebesar 8,8 juta ton dan tahun 2018 yang mencapai 9,55 juta ton.

"Yang masih diributkan oleh kami adalah masalah jumlah subsidi dari Permentan Nomor 01 Tahun 2020. Ini antara DPR dan pemerintah masih dibicarakan bagaimana mencari solusi terbaik. Kita akan mencari titik solusi yang terbaik terkait dengan subsisi pupuk," kata dia yang berasal dari Daerah Pemilihan VIII Jawa Tengah (Banyumas-Cilacap).

 Ia mengakui jika selama ini luasan lahan pertanian selalu berkurang setiap tahunnya sehingga perlu dilakukan audit.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian untuk memperjelas dan memperbaiki data luasan lahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang sudah luar biasa.

Menurut dia, luasan lahan pertanian tersebut bisa dipetakan dengan menggunakan pesawat nirawak (drone) ataupun satelit.

Dengan demikian, lanjut dia, bisa diketahui lahan yang benar-benar lahan sawah ataukah hanya pekarangan serta lahan yang telah beralih fungsi menjadi perumahan atau kawasan industri.

"Jadi, peta tata ruang ini penting dalam rangka memberikan akurasi terhadap penyaluran pupuk bersubsidi," tegas dia yang pernah menjadi Bupati Klaten selama dua periode. 

Baca juga: Polisi bakal selidiki tumpahan pewarna pupuk di sungai warga