Pemerintah Perlu Waspadai Kebijakan Ekspor Tiongkok

Pemerintah diminta mewaspadai serbuan barang dari Tiongkok yang ditengarai bakal membanjiri pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai dampak dari perang dagang Negeri Tirai Bambu itu dengan Amerika Serikat (AS).

“Kalau dampak yang paling mungkin terjadi di Indonesia adalah pengalihan pasar ekspor Tiongkok ke Tanah Air, sehingga hal itu akan berpotensi mendorong peningkatan defisit perdagangan kita dengan Tiongkok,” ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal di Jakarta, Rabu (20/6).

Menurut Faisal, kondisi saat ini yang perlu diwaspadai adalah Tiongkok daripada AS. Pasalnya, untuk ekspor ke AS, saat ini memang sudah dikenakan hambatan tarif terhadap produk-produk Indonesia.

“Kalau dampak ke ekspor tidak terlalu besar karena hambatan perdagangan di AS juga tinggi untuk produk kita, baik dalam bentuk tarif apalagi yang nontarif. Belum lagi banyak pesaing dari negara lain di pasar AS yang lebih kuat, misalnya Vietnam,” tutur dia.

Faisal menambahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus jeli dalam menyikapi kondisi perang dagang AS-Tiongkok. Dia menyebut ada peluang bagi Indonesia untuk merebut pasar produkproduk tertentu ke AS, yang selama ini dikuasai Tiongkok, salah satunya alas kaki.

Menurut dia, jika pemerintah bisa mendapatkan pasar baru ke AS, hal itu akan cukup signifikan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. “Kecuali untuk beberapa jenis produk ekspor seperti alas kaki yang daya saingnya bagus, mungkin bisa mendapatkan pasar yang lebih besar di AS, dengan meningkatnya hambatan tarif terhadap produk Tiongkok,” ungkap Faisal.

Pelemahan Rupiah

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap pemerintah menetapkan regulasi yang tegas untuk membangun industri substitusi impor. Hal itu penting untuk melindungi pengusaha dari fluktuasi tajam nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, dunia usaha mengharapkan adanya kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

‘’Nilai tukar rupiah yang anjlok membuat produsen terbebani karena besarnya porsi bahan baku impor untuk beberapa sektor,’’ kata Hariyadi di Jakarta, Rabu (20/6). Dia mencontohkan, industri farmasi, makanan dan minuman, kimia, serta otomotif masih memerlukan bahan baku dan bahan penolong impor yang cukup besar.

Meski nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS belakangan ini, lanjut dia, industri tidak akan langsung menaikkan harga jual produk sesuai perkembangan harga bahan baku, karena mempertimbangkan daya beli konsumen.

‘’Jika pelemahan nilai tukar rupiah terus berlanjut, kemungkinan industri akan menurunkan kapasitas produksinya. Kalau dipaksakan nanti rugi. Kalau sekarang kan terus terang agak susah bergeraknya, pasar juga agak susah karena tidak pasti (pelemahan rupiah- Red). Pengusaha berharap pemerintah bisa serius menggarap industri-industri substitusi impor, sehingga investor tidak ragu menanamkan modalnya, terutama di industri hulu,’’kata Hariyadi.

Dia menambahkan, adanya perdagangan bebas dengan Tiongkok membuat impor dari Negeri Tirai Bambu itu lebih murah dibandingkan membangun industri dalam negeri.

Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, menurut dia, ketahanan industri dan nilai tukar rupiah menjadi rentan. ‘’Jadi ke depan memang harus ada regulasi atau aturan agar betul- betul bisa dibangun industri substitusi impor yang kuat.

Harus ada keseriusan semua pihak. Pemerintah harus memberikan dukungan penuh. Jangan sampai nanti yang mau investasi di Indonesia berpikir ulang dan berpikir lebih baik impor saja,’’ kata dia.
https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/96443/pemerintah-perlu-waspadai-kebijakan-ekspor-tiongkok

Categories: Kabar Kadin,Peluang Pasar

Leave A Reply

Your email address will not be published.