Pojok Pajak KADIN

PERLUKAH KITA NPWP? (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Dalam beberapa kesempatan sering kali penulis mendapatkan pertanyaan sekitar apakah kita perlu membuat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)? Tentu sebelum menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu kita harus mengerti NPWP dimaksud.

Kenapa susah-susah memiliki NPWP?

Menurut UU No.16 tahun 2009 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang dimaksud dengan NPWP adalah: Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu siapaun yang ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya misalnya mau melaporkan jumlah pajak yang akan dan telah dibayar, mau membayar pajak, mau mendapatkan insentif pajak, pembebasan pajak, dan sebagainya maka untuk kepentingan itu harus terlebih dahulu memiliki NPWP.

Juga dalam UU KUP disebutkan bahwa, Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Oleh karena itu bila wajib pajak sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagai wajib pajak maka baiknya segera mengajukan permohonan NPWP agar bisa digunakan dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban perpajaknannya. Namun demikian bila diketahui wajib pajak baik secara subyektif dan obyektif  telah memenuhi syarat maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dapat memberikan NPWP secara jabatan.

Namun demikian jika sudah memiliki NPWP tentu tidak bisa dihapus semaunya, di dalam pasal 2 ayat (6) UU KUP beberapa diantaranya adalah jika wajib pajak badan dalam keadaan bubar atau dilikuidasi, jika wajib pajak orang pribadi misalnya meninggal, meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya, dan lain sebagainya dapat dibaca di UU tersebut. Intinya jika ingin memiliki NPWP dapat mengajukan ke Direktorat Jendral Pajak, namun jika ingin menghapusnya harus dipenuhi beberapa syarat seperti yang sudah disebutkan dan UU KUP dan peraturan-peraturan lain yang ada.

Dalam perkembangannya NPWP ini dibutuhkan masayarakat tidak hanya dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya tapi juga dalam rangka kepentingan bisnis dan administrasi yang lain, misalnya pengajuan hutang, pembuatan akte pendirian sebuah lembaga, dan sebagainya. Oleh karenanya jika sudah memiliki NPWP, baik wajib pajak badan/perusahaan atau perorangan wajib menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) baik SPT masa maupun SPT tahunan. Banyak kejadian-kejadian entah karena ketidaktahuannya atau yang lain, begitu memiliki NPWP waktu-waktu berikutnya terus tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain misalnya tidak menyampaikan SPT dan sebagainya, maka seperti itu akan menyebabkan timbulnya sanksi administratsi bisa berupa denda atau bunga.

NPWP dalam perkembangannya

Azas pemungutan pajak di Indonesia menganut Self Assesment System, maksudnya adalah bahwa wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang menjadi kewajibannya. Menghitung berarti atas obyek pajak yang ada wajib pajak dipersilahkan menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan menggunakan tarif pajak yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Membayar berarti jumlah pajak yang dihitung sesuai tarif yang benar tadi bisa dibayarkan sendiri melalui bisa melalui bank atau kantor pos misalnya. Melaporkan artinya jumlah obyek pajak dan jumlah pajak nya bisa dilaporkan sendiri ke KPP (kantor pelayanan pajak) baik secara langsung datang ke KPP maupun tidak langsung melalui media online/internet.

Oleh karenanya terkait apakah kita perlu NPWP atau tidak yang bisa mengetahui adalah diri kita sendiri apakah secara subyektif dan obyektif kita memenuhi syarat, misalnya yang mengerti seberapa besar penghasilan kita ya kita sendiri. Era sebelum reformasi pajak 1983 pemungutan pajak masih bersifat official assesment system, dimana jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang menentukan adalah pemerintah. Ini  menyebabkan wajib pajak cenderung pasive dalam rangka menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Namun demikian mesikipun sekarang sistim pemungutannya sudah berubah masyarakat dalam hal ini kiranya perlu untuk mendapatkan bimbingan dan pengarahan yang cukup supaya bisa menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Begitu pentingnya NPWP ini dalam administrasi perpajakan maka NPWP ini seluruh wajib pajak tidak ada yang memiliki nomor sama atau kembar. Oleh karenanya mengisi nomor ini tidak boleh keliru, ibarat kamar maka NPWP itu adalah kamar kita yang ada di Direktorat Jendral Pajak, oleh karenanya kita tidak boleh keliru masuk kamar sebab pasti akan tertolak. Akses terhadap NPWP juga bersifat personal, artinya yang bisa mengakses NPWP hanya orang atau badan yang memiliki NPWP tersebut, karena data-data yang ada juga bersifat personal baik data-data keuangan maupun non keuangan.

Jika wajib pajak memiliki penghasilan besar maka baiknya segera mengajukan NPWP, lalu untuk yang berpenghasilan kecil apakah tidak boleh memiliki NPWP? Bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil sekalipun, boleh mengajukan untuk memperoleh NPWP karena itu tadi bahwa sistim pemungutan di Indonesia memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang menjadi kewajibannya. Dalam perkembangannya ada wacana untuk mengintegrasikan NPWP ini dengan NIK yang ada di KTP. Bila hal tersebut ingin direalisasikan tentu memerlukan penataan sistim administrasi yang tidak sederhana serta perlu pembuatan aturan-aturan yang lain dalam rangka melaksanakan program secaraefektive dan efisien.

Jadi di sini memiliki NPWP bukan hanya untuk keren-kerennan atau juga tidak perlu takut atau khawatir kita memiliki NPWP. Namun demikian perlu dipikirkan juga karena setelah memiliki NPWP  maka akan timbul kewajiban-kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Dari total jumlah penduduk Indonesia yang memiliki NPWP tidak lebih dari 15%, bila pembangunan ekonomi berhasil pertumbuhan ekonomi meningkat, kekuatan daya beli masyarakat meningkat dengan senirinya akan meningkatkan potensi penerimaan serta jumlah wajib pajak yang ada. Sebaliknya jika dinamika perekonomian mengalami stagnant tidak ada pertumbuhan ekonomi yang baik maka daya beli masyarakat juga akan mengalami penurunan itu juga akan berimpak penerimaan dan jumlah wajib pajak tidak bisa tercapai secara maksimal.

Terimakasih.

*) Para pembaca boleh mengirimkan pertanyaan sekitar permasalahan PPh dan PPN & PPnBM ke redaksi dengan melampirkan identitas diri (KTP/SIM) disertai no tlp/hp yang bisa dihubungi melalui e-mail: pusatsolusipajak@kadinjateng.com atau ke WA. 085727148181.