Presiden Tutup Rapimnas Kadin 2018

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan mengeluarkan urusan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari daftar negatif investasi (DNI). Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2018 di Hotel Alila Solo, Rabu (28/11).

Jokowi mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan apa pun mengenai relaksasi DNI. ”Dokumen belum sampai ke Istana, Perpres juga belum saya tanda tangani.

Saya pastikan akan mengeluarkan urusan UMKM dari relaksasi DNI. Kalau Ketua Kadin sudah ngomong, Hipmi juga sudah ngomong, siapa lagi yang mau saya dengarkan,” katanya. Dia juga meminta semua pihak tidak menyangsikan komitmennya terkait pengembangan UMKM.

”Aspirasi mengenai UMKM menyuarakan aspirasi yang juga saya inginkan. Sebab saya alumnus UMKM. Keluarga saya masuk UMKM, anak saya juga masuk UMKM jualan martabak,” kata Jokowi disambut riuh para peserta Rapimnas. Saat ini, mayoritas pengusaha di Indonesia bergerak di bidang UMKM. Berdasar data BPS, ada 62 juta UMKM dengan 116 juta orang yang bekerja di sektor ini.

Artinya, lebih dari 80% tenaga kerja di Indonesia bekerja di UMKM. Sektor UMKM juga berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 60%. Dengan kondisi demikian, kata dia, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak berpihak pada UMKM. Bagaimana pun, Indonesia ladang subur bagi UMKM. Pemerintah ingin UMKM dimudahkan.

”Kami juga sudah menurunkan bunga KUR atau kredit usaha rakyat, dari 23% menjadi 7%. Pajak UMKM turun dari 1% menjadi 0,5%. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mendorong UMKM dan industri untuk ekspor.

Menurut dia, UMKM yang mengekspor produk akan memiliki daya saing, lebih inovatif, dan karyawannya pun lebih sejahtera. Secara makro, bagi pemerintah, banyaknya nilai dan volume ekspor akan memberi banyak keuntungan, antara lain menambah devisa negara, neraca perdagangan akan sehat dan terjaga, demikian juga neraca transaksi berjalan.

Ambil Keuntungan

”Kita juga bisa mengambil keuntungan dari perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang sulit diselesaikan. Akan banyak industri di Tiongkok yang direlokasi ke Asia, tidak terkecuali ke Indonesia.

Kita bisa ambil peluang investasi itu untuk selanjutnya alih teknologi. Produknya juga bisa kita ekspor, selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri,” tandasnya. Ketika menyampaikan sambutan sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan relaksasi DNI yang berpotensi menggerus UMKM.

Menurut dia, akan sulit bagi UMKM untuk membedakan mana saja produk yang terkena kebijakan tersebut dan mana yang tidak. Misalnya membedakan sablon dengan printing. Ini tidak mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat. ”Kami saja tidak gampang memahami, apalagi masyarakat. Kami khawatirkan akan terbentuk persepsi yang bercampur,” kata Rosan.

Permintaan penarikan relaksasi DNI dari paket kebijakan ke-16 itu setelah Kadin Pusat meminta masukan dari para ketua kadin dari berbagai daerah serta mendengarkan penjelasan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution. ”Untuk kebijakan ekspor, impor, dan tax holiday dalam paket kebijakan ke-16 tidak masalah, Kadin bisa menerima.

Namun untuk DNI, kami minta pemerintah meninjau ulang.” Sementara itu, dalam penjelasannya di hadapan para ketua kadin dari berbagai daerah, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dari beberapa poin paket kebijakan ekonomi ke-16 yang ditentukan pemerintah, relaksasi daftar negatif investasi (DNI) adalah salah satu persoalan yang disorot para pelaku usaha dan asosiasi, terutama Kadin.

Dia juga mengatakan, pada kebijakan ekonomi pada 2018, untuk DNI yang tertutup tidak berubah, yakni berkaitan dengan keamanan. Namun soal cadangan UMKM dan koperasi ada perubahan mengenai kemitraan dengan penanaman modal asing (PMA). Mengenai UMKM sifatnya terbuka, namun dengan beberapa ketentuan. ”Jika pada 2016, kemitraan dengan PMAbanyak yang tidak jelas, di mana UMKM berada pada posisi yang tidak

Categories: Kabar Kadin

Leave A Reply

Your email address will not be published.