UMKM Bakal Ditarik dari DNI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan mengeluarkan urusan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari daftar negatif investasi (DNI). Pernyataan itu disampaikan presiden saat menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2018 di Hotel Alila Solo, Rabu (28/11).

Jokowi mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan apa pun mengenai relaksasi DNI. “Barang (dokumen, red) belum sampai ke istana, Perpres juga belum saya tanda tangani. Saya pastikan akan keluarkan urusan UMKM dari relaksasi DNI. Kalau Ketua Kadin sudah ngomong, Hipmi juga sudang ngomong, siapa lagi yang mau saya dengarkan,” katanya.

“Jangan menyangsikan komitmen saya. Aspirasi mengenai UMKM menyuarakan aspirasi juga saya inginkan, karena saya alumni UMKM. Keluarga saya masuk UMKM, anak saya juga masuk UMKM jualan martabak,” kata Jokowi, yang disambut riuh para peserta Rapimnas.

Dikatakan, saat ini mayoritas pengusaha di Indonesia bergerak di bidang UMKM. Berdasar data BPS, saat ini ada 62 juta unit UMKMĀ  dengan 116 juta orang yang bekerja di sektor ini. Artinya, lebih dari 80 persen tenaga kerja di Indonesia bekerja di UMKM. Sektor UMKM juga berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 60 persen.

Dengan kondisi demikian, kata dia, tidak ada alasan pemerintah tidak berpihak pada UMKM. Bagaimana pun, Indonesia merupakan ladang subur bagi UMKM, pemerintah ingin UMKM dimudahkan. “Kami juga sudah menurunkan bunga KUR atau kredit usaha rakyat, dari 23 persen menjadi tujuh persen. Pajak UMKM turun dari satu persen menjadi 0,5 persen,” tambahnya.

Ketika menyampaikan sambutan sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani, meminta agar pemerintah mengkaji kembali kebijakan relaksasi DNI yang berpotensi menggerus UMKM. Menurut dia, akan sulit bagi pelaku UMKM untuk membedakan mana saja produk yang terkena kebijakan tersebut dan mana yang tidak.
Misalnya membedakan sablon dengan printing, ini kan tidak mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Kami saja tidak gampang memahami, apalagi masyarakat. Kami khawatirkan akan terbentuk persepsi yang bercampur,” kata Rosan.

Permintaan penarikan relaksasi DNI dari paket kebijakan ke-16 itu setelah Kadin pusat minta masukan dari para ketua Kadin di berbagai daerah serta mendengarkan penjelasan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution. “Untuk kebijakan ekspor dan impor serta tax holiday dalam paket kebijakan ke-16 tidak masalah, Kadin bisa menerima. Tapi untuk DNI, kami minta pemerintah untuk meninjau ulang,” jelasnya.

Sementara itu dalam penjelasannya di hadapan para ketua Kadin dari berbagai daerah sehari sebelumnya, Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, dari beberapa poin paket kebijakan ekonomi ke-16 yang ditentukan pemerintah, relaksasi daftar negatif investasi (DNI) adalah salah satu persoalan yang disorot oleh para pelaku usaha dan asosiasi, terutama Kadin.

Ia mengatakan, pada kebijakan ekonomi tahun 2018 ini, untuk DNI yang tertutup tidak pernah berubah, yakni yang berkaitan dengan keamanan. Namun mengenai cadangan untuk UMKM dan koperasi ada perubahan mengenai kemitraan dengan penanaman modal asing (PMA). Mengenai UMKM ini sifatnya memang terbuka. Namun dengan beberapa ketentuan.

“Kalau dulu pada tahun 2016, kemitraan dengan PMA banyak yang tidak jelas, dimana UMKM hanya diberikan kondisi yang tidak menguntungkan. Maka di 2018, kemitraan UMKM dan PMA ini sudah diubah,” tandasnya.

Darmin mengatakan, beberapa bidang usaha tersebut di antaranya galeri seni sektor pariwisata, galeri pertunjukan seni sektor pariwisata, angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek, angkutan pariwisata, dan angkutan jurusan tertentu sektor perhubungan, angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang sektor perhubungan, dan jasa sistem komunikasi data sektor Kominfo.

Categories: Kabar Kadin

Leave A Reply

Your email address will not be published.